KEBIJAKAN MENJUAL ASET NEGERI

KEBIJAKAN MENJUAL NEGARA REJIM JOKOWI

Oleh Ferdinand Hutahaean
RUMAH AMANAH RAKYAT
BELA TANAH AIR

Ada yang mengejutkan dan membuat kening berkerut saat Presiden Jokowi memimpin Musrembangnas atau Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tanggal 26 April 2017 kemarin. Demi memenuhi ekspektasi dan mimpi sang Presiden untuk membangun infrastruktur yang nilainya berkisar 5.500 Trilliun, Presiden memerintahkan BUMN untuk menjual aset yang dimilikinya supaya bisa membantu biaya pembangunan infrastruktur.

Sungguh sebuah pernyataan yang tentu dengan cepat menumbuhkan kekuatiran akan masa depan bangsa ini secara keseluruhan. Logika yang aneh digunakan oleh Presiden dalam kebijakan ini. Keperluan dana 5.500 Trilliun dalam 5 tahun itu hanya bisa dipenuhi 1.500 Trilliun dari APBN, dan sisanya 4.000 Trilliun lewat hutang atau sering disebut dengan kalimat halus bernama investasi.

Ada apa Presiden justru memilih kebijakan aneh dan bertolak belakang dengan pernyataan dulu saat Pilpres yang berniat hendak membeli kembali BUMN INDOSAT yang dijual masa Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden? Jokowi dengan percaya diri dan begitu yakin menyatakan akan membeli kembali BUMN itu, fakta sekarang berbeda. Bukannya membeli kembali Indosat, yang terjadi justru perintah kepada BUMN untuk menjual asetnya demi membiayai infrastruktur. Saya harus menyatakan bahwa Presiden Jokowi sesat berpikir atau mungkin disesatkan oleh lingkarannya atas kebijakan ini.

Diseluruh belahan bumi ini, semua BUMN dinegara manapun selalu berupaya menambah jumlah aset, bukan malah menjual aset, karena aset adalah bukti konkret keberhasilan dan kebesaran sebuah BUMN. Aset yang dimiliki oleh BUMN justru akan menopang kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Aset yang dimiliki oleh BUMN adalah sebuah kekuatan untuk menopang kokohnya sebuah negara. Lantas mengapa Presiden Jokowi malah menjual aset BUMN? Adakah presiden berguru kepada Megawati saat menjual banyak aset negara ini?

Menjual aset BUMN sama saja mengerdilkan BUMN dan mengerdilkan Negara bahkan bisa disamakan Jokowi sedang menjual negara, menggadaikan kedaulatan dan mematikan kemandirian. Menjual aset BUMN demi infrastruktur hanya akan menjadikan negara ini menjadi negara yang tidak punya apa-apa. Kita akan jadi negara yang hidup dalam kendali swasta atau asing. Kita punya jalan tol tapi bukan milik kita, kita punya jalan umum tapi bukan milik kita, kita punya dermaga pelabuhan tapi bukan milik kita, kita punya bandara tapi bukan milik kita, kita punya pembangkit listrik tapi bukan milik kita, kita punya sumber daya alam tapi bukan milik kita, kita punya bank tapi bukan milik kita, kita punya satelit komunikasi tapi bukan milik kita, kita punya apa saja tapi bukan milik kita. Dan semua yang kita punya itu bukan milik kita dan tidak bisa kita nikmati secara gratis meski rakyat sudah bayar pajak. Jika ingin menikmati semua itu maka harus bayar kepada sipemilik yaitu swasta atau asing.

Dengan demikian, lantas dimana letak kedaulatan bangsa jika semua menjadi milik swasta atau asing? Dimana posisi Negara yang berkewajiban harus menyediakan semua infrastruktur mendasar itu untuk rakyat dari uang pajak yang dibayarkan rakyat? Untuk apa ada negara jika pada akhirnya semua kebutuhan rakyat yang pada dasarnya adalah kewajiban negara dialihkan kepada swasta? Pada akhirnya negara ini akan tiba pada suatu masa dimana kita tidak memiliki apapun dan kita hanya menjadi pasar, konsumen, pembeli atas semua yang ada diatas bumi Indonesia. Kita punya tanah tapi tidak lagi milik kita, kita punya air tapi tidak lagi milik kita. Tanahku sewa, airku beli. Begitulah kita akan hidup kelak diatas tanah air milik kita sendiri. Semua terjual dan tergadai hanya demi mimpi tak terjangkau seorang Presiden.

Terlalu pendek logika yang digunakan rejim pemerintah ini untuk mengurus negara sebesar Indonesia. Memang harus kita nyatakan bahwa rejim yang dipimpin Jokowi ini tidak mampu meneruskan estafet kepemimpinan dari para pendahulunya, dan tidak mampu menghantarkan bangsa ini lebih baik. Bangun jalan 10T, jual 30T, uangnya bisa bangun jalan tol baru. Begitulah sang Presiden berlogika. Pendek logikanya namun sangat menyesatkan opini ditengah rakyat. Dimana dan darimana ada orang kaya bodoh atau negara kaya bodoh yang mau membeli jalan tol yang dibangun dengan biaya 10T dan dibeli 30T? Saya pikir tidak ada negara kaya yang bodoh seperti negara kita ini. Logika itu menyesatkan bahwa seolah kita akan untung besar. Negara menjadi sebuah perusahaan broker atau makelar yang menjadi pedagang. Padahal negara ada untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya bukan mengalihkan tanggung jawabnya kepada swasta atau asing.

Presiden Jokowi akan lebih baik dan lebih bijak jika melakukan evaluasi terhadap mimpinya atas infrastruktur daripada haru menjual negara ini. Evaluasi skala prioritas mana yang harus diutamakan dibangun tanpa menggadaikan republik ini. Ingat pepatah orang tua yang menyatakan, jangan lebih besar pasak dari tiang. Itu berbahaya karena akan menjerumuskan kita kepada jurang bernama hutang. Janganlah bangga berhutang dengan merasa dipercaya oleh pemberi hutang. Hutang akan sangat membebani jika tanpa rasionalitas. Berhutanglah hanya jika sudah terdesak. Jangan berhutang untuk bermewah-mewah karena itu hanya mimpi kosong bagai istana pasir yang sekejap sirna dan resikonya adalah hidup kia menjadi milik si pemberi hutang.

Bangsa ini di merdekakan bukan untuk kemudian dijual atau digadaikan. Bung Karno sebagai pendiri bangsa menyatakan bahwa bangsa ini harus kita bangun dengan kemampuan sendiri bukan dengan berhutang. Bung Karno bahkan menolak bantuan asing demi menjunjung kedaulatan bangsa dan martabat bangsa. Bung Karno tidak mengemis kepada asing, tapi terus membangkitkan kesadaran nasionalisme dan pentingnya berdaulat sebagai bangsa merdeka.

Pak Presiden... berhentilah menjual negara ini... hentikan rencana menjual BUMN, akan tetapi evaluasilah mimpi besarmu yang bagai istana pasir itu.

Jakarta, 27 April 2017